Kendala yang di Hadapi dalam teknologi informasi di Indonesia

Kendala yang di Hadapi dalam teknologi informasi di Indonesia
Penerapan teknologi Informasi pada era globalisasi informasi saat ini menjadi sangatpenting. apalagi di negara kita yang sedang berkembang, sangat membutuhkan berbagaiinformasi beserta teknologi-nya yang dapat diterapkan untuk kemajuan bangsaini. Tapiuntuk melaksanakan tugas tersebut, masih banyak kendala yang harus dihadapi, baik darisegi budaya, kondisi negara dan Sumber Daya Manusianya. Dalam tulisan ini penulismencoba memaparkan suatu permasalahan yang terjadi dalam penerapan teknologiInformasi khususnya dinegara kita Indonesia. Disini akan dibahas kendala-kendala apasaja yang ada dalam upaya penerapan suatu teknologi Informasi, umumnya dalammasyarakat kita dan khususnya dalam suatu Organisasi, dalam hal ini suatu perusahaan.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah membawa dunia memasuki era
baru khususnya dibidang informasi, Perkembangan Teknologi Informasi telah merambah
keberbagai penjuru dunia dan bahkan lebih cepat dari yang pernah dibayangkan
sebelumnya. Tidak terkecuali di Indonesia Perkembangan Teknologi Informasi menjadi
pembicaraan utama dan menjadi hal yang utama dalam setiap media massa dan media
elektronik.
Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi
sekarang ini khususnya di negara kita Indonesia Teknologi tidak lagi menjadi barang
yang aneh, bahkan sangat diperlukan untuk mendukung kinerja dari suatu organisasi,
misalkan dalam suatu perusahaan. Untuk saat ini tanpa dukungan teknologi informasi
sebuah perusahaan mungkin sangat mustahil untuk dapat berkembang. Namun demikian
penerapan Teknologi Informasi dalam suatu organisasi tidaklah gampang seperti
membalikkan telapak tangan. Banyak sekali kendala-kendala yang perlu diperhatikan
dalam penerapan teknologi informasi, seperti masalah biaya, Sumber Daya Manusia(SDM) dan banyak faktor lainnya.

Kendala Penerapan Teknologi Informasi

Perkembangan dan implementasi teknologi informasi pada organisasi, baik
organisasi profit maupun non profit, adalah sebuah fenomena yang sangat mempengaruhi
kinerja sebuah organisasi, namun dalam penerapan teknologi informasi, banyak
organisasi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan
teknologi informasi dalam sebuah organisasi, secara general faktor penting yang
mempengaruhi implementasi teknologi informasi secara optimal adalah : Infrastruktur
dan Sumber Daya Manusia. Sejauh mana kesiapan dua faktor ini akan mempengaruhi
optimalisasi penggunaan dan kontraprestasi teknologi informasi dalam organisasi.
Pada sisi lain, perlu kita pahami bahwa keberadaan teknologi informasi untuk
mendukung kinerja perusahaan adalah hal yang sangat urgent. Sehingga sudah
selayaknya setiap pengambil kebijakan (decision maker) untuk mempertimbangkan
penerapan teknologi informasi dan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam
sebuah organisasi. Terlebih pada lembaga pemerintahan yang sebagai sebuah lembaga
yang berorientasi pada public services.
Sebuah sumber yaitu Bappenas memaparkan hasil temuannya melalui Survey,
Kunjungan dan Wawancara (disajikan dengan prosentase responden) mengenai
penerapan Teknologi Informasi di pemerintahan. Kendala-kendala yang terjadi adalah


[1] . kendala penerapan teknologi Informasi dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang baik ("good governance").
Berkaitan dengan peran teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance), sebagian besar departemen/institusi
tampaknya akan memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri. Hal ini dapat dilihat
dari tingkat pemanfaatan teknologi informasi di sebagian besar departemen/institusi
seperti pada kasus-kasus berikut:
• Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi
informasi masih dianggap sebagai alat "pengotomasi proses", yang diharapkan
dapat mengurangi proses yang dilakukan secara manual (74%) dibanding sebagai
alat yang dapat mengurangi birokrasi.
• Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk penyusunan kebijakan, teknologi
informasi masih dianggap sebagai alat yang mempermudah pengumpulan
informasi ( 79,1%) dibanding sebagai alat yang dapat membuka komunikasi
dengan pihak luar seperti publik atau instansi lain (52,2%).
• Dalam konteks keterbukaan (transparansi) internal, teknologi informasi masih
dianggap sebagai sarana penyedia akses (55,2%) dibanding sebagai sarana
penyediaan informasi yang lebih spesifik seperti latar-belakang suatu kebijakan
misalnya.
• Dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, teknologi informasi masih dilihat
sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan (83,6%) dibanding sebagai sarana
untuk membantu proses monitoring (55,2%).
• Dalam konteks peningkatan kualitas suatu kebijakan, teknologi informasi masih
dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber informasi dan data (79,1%)
dibanding sarana yang dapat menciptakan keterbukaan dalam proses pengambilan
keputusan
[2] . Kendala dalam dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
1. Saat ini informasi yang dapat diakses oleh publik masih amat terbatas sifatnya,
berupa informasi umum mengenai departemen/institusi (67,2%) dan belum
berupa informasi yang berkaitan dengan sistem prosedur atau tata cara yang
berhubungan dengan pelayanan publik (37,3%). Salah satu yang menyebabkan
keterbatasan ini adalah tidak adanya acuan atau panduan di tingkat nasional,
seperti yang diharapkan oleh sebagian besar departemen/institusi tersebut (68,7%)

[3] . Kendala Infrastruktur teknologi informasi
1. Kondisi perangkat keras sebagian besar departemen/institusi pemerintah
umumnya terdiri dari PC (92,5%) yang tampaknya telah terhubung dalam suatu
jaringan lokal (91%). Sebagian besar dari institusi ini telah memiliki hubungan ke
Internet melalui ISP (85,1%). Namun demikian, interkoneksi ke Internet ini masih
sederhana konfigurasinya; hal ini terlihat dari kecilnya jumlah institusi yang
menggunakan perangkat Network Security (46,3%) atau Network Management
(35,8%).
2. Dari sisi perangkat lunak, sebagian besar departemen/institusi pemerintah
menggunakan aplikasi office automation, seperti word processing, dll. (80,6%),
database management systems (73,1%), dan aplikasi-aplikasi Intranet, seperti
Web Publishing (73,1%). Walaupun sebagian besar institusi telah menggunakan
komputer untuk fungsi-fungsi yang umum ini, namun demikin masih ada institusi
yang sama sekali belum memanfaatkannya.
3. Dari sisi pengembangan infrastruktur teknologi informasi, departemen/institusi
pemerintah masih banyak yang mendapatkan bantuan pihak luar dalam bentuk
konsultasi pengembangan (68,7%); hal ini mungkin mengindikasikan masih
belum memadainya kemampuan internal dalam merencanakan pengembangan
4. Dalam hal pengelolaan infrastruktur tersebut, mereka cukup banyak yang bekerja
sama dengan organisasi pusatnya (79,1%); tampaknya pola "sentralisasi" masih
cukup kuat disini. Suatu bentuk penggunaan informasi secara bersama-sama telah
mulai dilakukan, hal ini tampak dari jawaban cukup banyak departemen/institusi
(55,2%). Namun demikian, kerja sama ini sebagian besar menghadapi kendala
dalam bentuk integrasi data (53,7%) dan integrasi aplikasi (53,7%). Salah satu
penyebabnya kemungkinan adalah belum diterapkannya standarisasi (56,7%).
5. Dari sisi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi untuk jangka pendek,
sebagian besar departemen/institusi merasakan kebutuhan akan aplikasi dan basis
data sebagai kebutuhan utama (55,2%), diikuti oleh perangkat telekomunikasi dan
akses jaringan komputer global/nasional serta integrasi dengan organisasi lain
yang terkait (43,3%). Sedangkan dari sisi proses/prosedurnya, yang perlu
mendapatkan perhatian adalah panduan manajemen dan operasi (61,2%).

[4] . Kendala Sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi
1. Ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi tampaknya menjadi kendala
utama yang dihadapi oleh sebagian besar departemen/institusi pemerintah (70%).
Hal ini besar kemungkinannya berkaitan dengan pola pengembangan SDM di
bidang teknologi informasi yang kurang menarik minat orang-orang yang
berkualitas seperti: a) masalah dengan gaji dan fasilitas yang kurang memadai
(55,2%); b) program pengembangan SDM lebih berupa pelatihan internal (89,6%)
atau seminar/workshop (67,2%) dibanding memberikan bea siswa misalnya; c)
cakupan pekerjaan yang sebagian besar berada pada level "operator" dalam
bentuk pemeliharaan data dan aplikasi (82,1%) atau pelatihan pada pemakai
(79,1%), walaupun ada juga yang sampai pada level "analis" seperti perancangan
aplikasi (68,7%); d) tidak adanya perlakuan khusus (47,8%) baik dalam bentuk
insentif maupun jenjang karir.
2. Sebagian besar departemen/institusi mengharapkan adanya kebijakan yang
mengatur struktur dan jenjang karir SDM di bidang teknologi informasi (84,1%)
dan juga kebijakan untuk pendidikan teknologi informasi berupa sertifikasi dan
akreditasi (59,4%) dalam kebijakan nasional dalam bidang teknologi informasi
Menurut Budi Raharjo (PPAU Mikroelektronika ITB) dalam tulisannya Peningkatan
Literasi Komputer dan Pemanfaatan Telematika di Lingkungan Pemerintah Daerah
mengungkapkan :
Masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka mengimplementasikan atau
mengaplikasikan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Daerah. Salah satu kendala
utama yang ada di Indonesia adalah adanya keterbukaan atau transparansi. Tanpa adanya
komitmen dari Pemerintah, maka penggunaan Teknologi Informasi akan menjadi sia-sia.
Kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah kurangnya sumber daya
manusia (SDM) setempat yang dapat mendukung kegiatan bisnis, ekonomi, dan
Pemerintahan Daerah. Masalah ini menjadi sensitif jika dikaitkan dengan masalah seputar
prioritas terhadap “putra daerah”. Penerapan Teknologi Informasi dapat membantu
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan putra daerah dengan kemudahan
mendapatkan informasi dari mana saja di seluruh dunia. Sebagian bantuan dan konsultasi
dapat dilakukan melalui Internet tanpa perlu mendatangkan konsultan asing. Jika dilihat
dari sudut pandang ini, maka penerapan Teknologi Informasi secara politis menjadi
sangat penting.

Kendala dan langkah-langkah Implementasi Teknologi Informasi
Implementasi Teknologi Informasi bukan sekedar masalah kecanggihan teknologi
atau kemampuan mengalokasikan dana besar, melainkan lebih kepada bagaimana
menyiapkan nonteknis dan non keuangan. Teknologi Informasi memang memerlukan
dana yang tidak sedikit, belum lagi ada kekhawatiran adanya kegagalan-kegagalan yang
ditemui dalam membangun Teknologi Informasi yang ujung-ujungnya malah
menghabiskan dana dengan percuma, perencanaan yang matang dengan bantuan para

[5]Bahan diskusi Dialog Kebijakan Teknologi di BPPT, 23 Oktober 2001.
konsultan memang sangat diperlukan untuk memprediksi dan menerapkan teknologi dan
sistem apa yang cocok pada perusahaan.
Banyak perusahaan-perusahaan membangun Teknologi Informasinya hanya untuk
mengikuti tren tanpa maksud dan tujuan yang jelas, akibatnya banyak kerugian dan
kegagalan-kegagalan yang ditemukan. Perencanaan yang matang dengan teknologi
mutakhir akan mampu memberikan image dan kepercayaan pada sebuah perusahaan.
Namun hal tersebut tentunya tidak semudah apa yang di perkirakan. Teknologi yang
canggih dan dana yang kuat tidak akan mampu memajukan perusahaan tanpa didikung
oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Tentunya perkembangan dan kemajuan
Teknologi Informasi di Indonesia perlu juga diiringi oleh perkembangan Sumber Daya
Manusia-nya pula.
Agar implementasi Teknologi Informasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu
dipersiapkan pondasi nonteknis khususnya yang berkaitan dengan Sumber Daya
Manusia(SDM) dan budaya perusahaan.Yang juga harus disadari, membiasakan diri
menggunakan Teknologi Informasi membutuhkan waktu yang tak cukup semalam, maka
jangan berharap bahwa implementasi Teknologi Informasi dapat menjadi mantra yang
mampu menciptakan berbagai benefit dalam sekejap mata. Namun sekali berhasil,
implementasi Teknologi Informasibukan saja mampu memberikan layanan yang baik,
tetapi juga akan menjadi itik bertelur emas yang terus menerus menghasilkan
keuntungannya :
[1] . secara general faktor penting yang mempengaruhi implementasi teknologi
informasi secara optimal adalah : budaya, kondisi negara, Infrastruktur dan Sumber
Daya Manusia
[2] . Ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi tampaknya menjadi kendala
utama yang dihadapi oleh sebagian besar departemen/institusi pemerintah
[3] . Masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka mengimplementasikan atau
mengaplikasikan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Daerah. Salah satu
kendala utama yang ada di Indonesia adalah adanya keterbukaan atau transparansi
[4] . Implementasi Teknologi Informasi bukan sekedar masalah kecanggihan teknologi
atau kemampuan mengalokasikan dana besar, melainkan lebih kepada bagaimana
menyiapkan nonteknis dan non keuangan
[5] . Kendala penerapan Teknologi Informasi di Indonesia
a. Tidak siap-nya Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk mengantisipasi
perkembangan Teknologi Informasi
b. Budaya Organisasi dan Budaya Kerja

Solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi teknologi informasi

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang sekaligus berfungsi sebagai prasyarat keberhasilan penerapan implementasi informasi dalam pembelajaran. Menurut Mahmud (2008:13) dalam bukunya yang berjudul ICT Untuk Sekolah Unggul, terdapat beberapa persyaratan agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tersedianya sarana prasarana yang menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi. Lebih lanjut dijelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi informasi adalah:
1. Pembelajar dan Pengajar harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan Internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Ini berarti sekolah harus memiliki sarana prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti tersedianya komputer/laptop, jaringan komputer, internet, laboratorium komputer, peralatan multimedia seperti CD, DVD, Web Camera dan lain-lain.
2. Harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi pembelajar dan pengajar. Materi-materi itu dapat berupa materi pembelajaran interaktif yang berbantuan komputer, seperti CD, DVD Pembelajaran Interaktif.
3. Pengajar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu pembelajar agar mencapai standar akademik.
4. Harus tersedia anggaran atau dana yang cukup untuk untuk mengadakan, mengembangkan dan merawat sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut.
5. Dan yang tak kalah penting adalah, adanya kemauan dari semua pihak, dalam hal ini guru dan peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi tersebut.

6. Melakukan analisis yang matang tentang kebutuhan penerapan teknologi informasi. Analisis yang detail dan menyeluruh sangat diperlukan sebelum melakukan langkah lebih jauh dalam penerapan teknologi informasi pada institusi tertentu. Setiap fitur yang dibutuhkan perlu didata secara teliti, jika perlu analisis dilakukan oleh wakil pihak institusi didampingi pakar teknologi informasi agar dapat mendata semua kebutuhan dan alternatif solusi yang sesuai. Sebab, fitur-fitur teknologi informasi yang akan diterapkan sangat bergantung pada kebutuhan dan dana yang tersedia, agar pemborosan dapat dihindari sebisa mungkin.
7. Memilih konsultan teknologi informasi yang terpercaya. Konsultan teknologi informasi akan merancang dan mengimplementasikan sistem ataupun infrastruktur sesuai keinginan peminta. Dengan memilih konsultan teknologi informasi yang tepat, maka penghamburan dana untuk sumber daya yang tidak diperlukan dapat diminimalkan.
8. Menyelenggarakan training bagi calon pengguna sistem Hal ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena pada akhirnya penggunalah yang akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada sistem yang diterapkan. Untuk sebuah perguruan tinggi, perlu diadakan training atau semacam e-tutorial bagi dosen yang masih membutuhkan adaptasi atas diterapkannya sistem berbasis teknologi informasi dalam metode pembelajaran selanjutnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan, masih terdapat mahasiswa yang memerlukan panduan-panduan khusus. Training ini dapat juga diganti dengan pemberian modul-modul guideline versi hardcopy maupun softcopy yang dapat dipelajari sendiri oleh calon pengguna.
Nantinya, diharapkan penerapan teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi akan dapat memaksimalkan potensi dosen maupun mahasiswa, sehingga tujuan utama usaha ini yaitu meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi, agar selain dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan sebagai salah satu kontributor penemuan baru dan penelitian dalam dunia IPTEK, semakin meningkat. Sehingga, mutu lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi-perguruan tinggi di dunia, bukan hanya dalam hal ilmu pengetahuan sesuai core competencenya, namun juga dalam dunia pembelajaran berbasis teknologi informasi.